PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) BOS 2016

Posted by SERBA SERBI GURU on Saturday, December 5, 2015


Bantuan Operasional sekolah atau BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.


Adapaun Sasaran Penerima DANA BOS 2016 berdasarkan Draf PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) BOS 2016 adalah sekolah negeri maupun swasta.

Alokasi DANA BOS 2016 berdasarkan Draf PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) BOS 2016
Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya:
Tingkat SD  :         Rp     800.000,-/siswa/tahun;
Tingkat SMP         :         Rp     1.000.000,-/siswa/tahun;
Untuk sekolah di daerah khusus dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 siswa, akan mendapat alokasi sebanyak 60 siswa

Alokasi DANA BOS 2016 berdasarkan Draf JUKNIS BOS 2016

Pengecualian Kebijakan Sekolah Kecil
1.    Sekolah swasta dengan iuran mahal; atau
2.    Sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun; atau
3.    Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang; atau
4.    Sekolah yang membatasi jumlah siswa untuk memperoleh kebijakan khusus BOS; atau
5.    Sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi minimal.


Alokasi DANA BOS 2016 berdasarkan Draf JUKNIS BOS 2016 (2)
Kewajiban Bagi Sekolah Kecil Penerima Alokasi Minimal
1.    Harus menyampaikan informasi jumlah dana BOS yang diterima secara tertulis kepada orang tua siswa dan di papan pengumuman;
2.    Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima;
3.    Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.

Mekanisme Kebijakan Sekolah Kecil dalam Draf PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) BOS 2016
1.    Tim BOS Kab/Kota memverifikasi sekolah yang sesuai kriteria/syarat;
2.    Tim BOS Kab/Kota merekomendasikan dan mengusulkan kepada Tim BOS Provinsi;
3.    Tim BOS Provinsi menetapkan alokasi sekolah kecil berdasarkan rekomendasi tersebut. Tim BOS Provinsi juga berhak menolak rekomendasi bila tidak sesuai kriteria yang telah ditentukan.
Jadwal Pengambilan Data Untuk Penetapan Jumlah siswa penerima dana BOS 2016
1)   Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1  Desember tahun sebelumnya;
2)   Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Maret;
3)   Triwulan 3 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal  1 Juni;
4)   Triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 21 September.

Tahapan BOS 2016 berdasarkan Draf JUKNIS BOS 2016


Waktu Penyaluran DANA BOS 2016 berdasarkan Draf PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) BOS 2016
1.    Tiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember;
2.    Bagi wilayah terpencil dimana proses pengambilan dananya mengalami hambatan atau perlu biaya yang mahal, penyaluran dilakukan tiap 6 bulan (periode semesteran), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

Penyaluran dari RKUN Ke RKUD DANA BOS 2016 berdasarkan Draf JUKNIS BOS 2016
1.    Triwulan 1 dan Semester 1, paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari;
2.    Triwulan 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April;
3.    Triwulan 3 dan Semester 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli;
4.    Triwulan 4, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober.
Penyaluran Dana Ke Rekening Sekolah: BUD harus menyalurkan dana BOS ke rekening sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di RKUD.

Ketentuan Pengambilan DANA BOS 2016 berdasarkan Draf PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) BOS 2016
1.     Dana BOS harus diterima utuh oleh sekolah;
2.     Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, dan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku;
3.     Dana BOS tidak harus habis dipergunakan pada periode berjalan, tapi digunakan sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKAS


Ketentuan Lainya bagi Sekolah Penerim DANA BOS 2016 berdasarkan Draf JUKNIS BOS 2016
1.    Semua negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
2.    Sekolah swasta yang memungut iuran harus mengikuti Permendikbud No 44 Thn 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
3.    Sekolah dapat menerima sumbangan yang bersifat sukarela dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu;
4.    Pemda harus mengendalikan dan mengawasi pungutan dan sumbangan yang diterima sekolah agar mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola secara transparan dan akuntabel;
5.    Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

Penggunaan Dana BOS 2016 berdasrkan Draf PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) BOS 2016
1. Pengembangan Perpustakaan
a)   Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku.  Buku teks yang dibeli adalah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud;
b)   Membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM;
c)   Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait pendidikan (offline/online);
d)   Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan;
e)   Peningkatan kompetensi pustakawan;
f)     Pengembangan database perpustakaan;
g)   Pemeliharaan perabot perpustakaan;
h)   Pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan;
i)     Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah

2. Kegiatan PPDB
a)   Semua jenis pengeluaran dlm rangka PPDB;
b)   Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen, yaitu:
c)   Penggandaan formulir Dapodikdasmen;
d)   Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data.  Yang dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:
Bahan habis pakai (ATK);
Sewa internet (warnet), upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;
Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;
Honor operator Dapodikdasmen. 
Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah adalah sebagai berikut:
1)   Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang ada di sekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan
2)   Apabila tidak ada tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat menugaskan tenaga operator lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan honor rutin bulanan);
3)   Standar honor operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja;
e)   Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan

3. Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a)   Membeli alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD;
b)   Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD;
c)   Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual di SMP;
d)   Pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan budi pekerti;
e)   Pembelajaran remedial dan pengayaan;
f)    Pemantapan persiapan ujian;
g)   Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja;
h)   Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
i)     Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;
j)     Biaya lomba yang tidak dibiayai pemerintah/ pemda (termasuk untuk biaya pendaftaran, transportasi dan akomodasi);
k)   Honor mengajar tambahan di luar jam/ kewajiban mengajar dan transportnya.

4. Ulangan dan Ujian
a)   Biaya ulangan harian/tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas dan ujian sekolah;
b)   Komponen yang dapat dibayarkan adalah:
c)   Fotocopy/penggandaan soal;
d)   Fotocopy laporan hasil ujian untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah, serta ke Dinas Pendidikan dan orang tua/wali;
e)   Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, dan tidak dibiayai Pemerintah/Pemda.

5. Pembelian Bahan Habis Pakai
a)   Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris;
b)   Alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk);
c)   Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
d)   Pengadaan suku cadang alat kantor;
e)   Alat-alat kebersihan dan alat listrik.

6. Langganan Daya dan Jasa
a)   Langganan listrik, air, dan telepon (termasuk pasang instalasi baru bila ada jaringan);
b)   Langganan internet pasca/pra bayar, baik dengan fixed modem maupun mobile modem (termasuk pasang baru bila ada jaringan).  Batas maksimal pembelian paket/voucher mobile modem sebesar Rp. 250.000/bulan, sedangkan biaya langganan dengan fixed modem sesuai dengan kebutuhan sekolah


c)   Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu jika di sekolah tidak ada jaringan listrik (termasuk perlengkapan pendukungnya

7. Perawatan/Rehab dan Sanitasi
a)   Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
b)   Perbaikan mebeler;
c)   Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC siswa berfungsi dengan baik;
d)   Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;
e)   Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

8. Pembayaran Honor Bulanan
a)   Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
b)   Tenaga administrasi;
c)   Pegawai perpustakaan;
d)   Penjaga Sekolah;
e)   Petugas satpam;
f)     Petugas kebersihan;
g)   Batas maksimum pembayar honor bulanan sekolah negeri adalah 15%.
h)   Pengangkatan tenaga honor baru harus dapat pertimbangan dan persetujuan kab/kota

9. Pengembangan Profesi G/TK

a)   Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS.  Sekolah yang mendapat hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya boleh menggunakan dana BOS untuk transport kegiatan bila tidak disediakan;
b)   Menghadiri seminar peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan (biaya pendaftaran dan akomodasi apabila seminar diadakan di luar satuan pendidikan);
c)   Mengadakan workshop peningkatan mutu. Biaya yang dapat dibayarkan adalah fotocopy, serta konsumsi peserta workshop yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah;
d)   Dana BOS tidak boleh digunakan untuk biaya kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemda.

10. Membantu Siswa Miskin
a)   Hanya bagi siswa miskin yang tidak mendapatkan bantuan sejenis dari sumber lainnya, misalnya PIP.
b)   Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang mengalami kesulitan transportasi ke sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan), dimana barang yang dibeli tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

11. Pengelolaan Sekolah
a)   Penggandaan laporan dan surat-menyurat;
b)   Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;
c)   Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/Kantor Pos;
d)   Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota;
e)   Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.

12. Pembelian dan Perawatan Komputer
a)   Membeli/memperbaiki komputer desktop/ work station.  Maksimum pembelian bagi SD 4 unit/tahun dan SMP 7 unit/tahun;
b)   Membeli/memperbaiki printer atau printer plus scanner. Maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun;
c)   Membeli/memperbaiki laptop. Jumlah maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 6 juta;
d)   Membeli/memperbaiki proyektor.  Jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/ tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta;
e)   Ketentuan pembelian:
f)    Harus dibeli di toko resmi;
g)   Proses pengadaan barang mengikuti peraturan yang berlaku;
h)   Peralatan harus dicatat sebagai inventaris sekolah.


13. Biaya Lainnya
a)   Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan Pemerintah;
b)   Mesin ketik;
c)   Peralatan UKS dan obat-obatan;
d)   Pembelian meja dan kursi peserta didik/ guru, jika yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang;
e)   Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat.
f)    Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening satuan pendidikan).

Larangan Penggunaan DANA BOS 2016 berdasarkan Draf PETUNJUK TEKNIS BOS 2016 sama dengan tahun sebelumnya hanya ditambahkan penegasan larangan membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.


Blog, Updated at: 7:03 AM

3 comments:

  1. Yang mesti taat Juknis BOS mestinya tidak hany pihak sekolah tetapi juga pihak dinas, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi. Sulit bagi sekolah membuat SPJ yang benar kalau pencairan dana selalu termbat

    ReplyDelete
  2. Who must obey Juknis BOS funds should not hany school but also the duty , in this case the provincial education office. It is difficult for schools to make SPJ true if the disbursement is always late

    ReplyDelete

Search This Blog

Loading...

STATISTIK BLOG

Download

Download

Download Prota, dll

-----------------------------------

DOWNLOAD Modul GP

Kumpulan Soal

CB