PENCAIRAN DANA BOS TRIWULAN 3 TAHUN 2015

Posted by SERBA SERBI GURU on Sunday, August 2, 2015



BOS  adalah  program  pemerintah  yang  pada  dasarnya  adalah  untuk penyediaan  pendanaan  biaya  operasi  non  personalia  bagi  satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Adapun yang dimakud biaya  non  personalia  menurut  Peraturan Pemerintah  No. 48  Tahun  2008 tentang  Pendanaan Pendidikan adalah  biaya  untuk  bahan  atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air,  jasa  telekomunikasi,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang lembur,  transportasi,  konsumsi,  pajak  dll.  Namun  demikian,  ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai  dengan  dana  BOS.

Secara  umum  program  BOS  bertujuan  untuk  meringankan  beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9  tahun  yang  bermutu, serta berperan  dalam  mempercepat  pencapaian Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  pada  sekolah-sekolah  yang  belum memenuhi  SPM,  dan  pencapaian  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
1. Membebaskan  pungutan  bagi  seluruh peserta  didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
2. Membebaskan  pungutan  seluruh peserta  didik  miskin  dari  seluruh pungutan  dalam  bentuk  apapun,  baik  di  sekolah  negeri  maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Sasaran  program  BOS  adalah  semua  sekolah  SD/SDLB, SMP/SMPLB/ SMPT, dan SD-SMP  Satu  Atap  (Satap),  baik  negeri  maupun  swasta  di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

BOS  yang  diterima  oleh  sekolah,  dihitung  berdasarkan  jumlah peserta didik dengan ketentuan:
a. SD/SDLB  :  Rp  800.000,-/peserta didik/tahun
b. SMP/SMPLB/SMPT/Satap :  Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun

Bagi  sekolah  setingkat  SD dan  SMP dengan  jumlah peserta  didik kurang dari 60 akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik. Kebijakan ini dimaksudkan agar sekolah kecil yang berada di daerah terpencil/terisolir atau di daerah tertentu yang keberadaannya sangat diperlukan  masyarakat,  tetap  dapat  menyelenggarakan  pendidikan dengan baik.

Penyaluran atau Pencairan atau Dana  BOS dilakukan secara triwulanan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Triwulan  Pertama  (Januari-Maret)  dilakukan  paling  lambat pada minggu ketiga di bulan Januari 2015;
2.  Triwulan  Kedua  (April-Juni)  dilakukan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari kerja pada awal bulan April 2015;
3.  Triwulan Ketiga  (Juli-September)  dilakukan  paling  lambat  7  (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2015;
4.  Triwulan  Keempat  (Oktober-Desember)  dilakukan  paling  lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2015.

Alokasi  dana  BOS  tiap  sekolah untuk  pencairan atau penyaluran  dana  BOS  tiap triwulan didasarkan data Dapodik.  Adapun Dasar penetapan jumlah siswa penerima BOS adalah sebagai berikut:
a.  Triwulan  1  (Januari-Maret)  didasarkan  pada  Dapodik  tanggal  30 Nopember 2014;
b.  Triwulan  2  (April-Juni)  didasarkan  pada  Dapodik  tanggal  15 Februari 2015;
c.  Triwulan  3  (Juli-September)  didasarkan  pada  Dapodik  tanggal  15 Mei 2015;
d.  Triwulan  4  (Oktober-Desember)  didasarkan  pada  Dapodik tanggal 21 September 2015;

Kekurangan dan kelebihan penyaluran  ini  akan  dikompensasikan  pada  penyaluran  dana BOS di triwulan berikutnya; Khusus untuk triwulan 3 perhitungan  lebih/kurang  penyaluran  dana  BOS  triwulan  3 digabungkan  pada  saat  perhitungan  lebih  kurang  penyaluran dana BOS triwulan 4.

Pantauan pencairan atau Penyaluran atau Pencairan atau Dana  BOS Triwulan 3 Tahun 2015 melalui Progres Laporan BOS Kemdikbud sampai tanggal 23 Jui 2014 baru tercatat 12 Provinsi yang telah mencairkan atau menyalurkan dana BOS triwulan 3 tahun 2015 yaitu  Daerah Istimiewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Gorontalo, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Tengah , Bengkulu, Aceh, Sulut, Bali, Kalimantan Timur.  Lambatnya Penyaluran atau Pencairan atau Dana  BOS di beberapa daerah banyak dikeluhkan oleh para kepala sekolah karena dapat mempersulit penyusunan Surat atau Laporan Pertanggung Jawaban atau SPJ BOS. 







Blog, Updated at: 7:03 AM

0 comments:

Post a Comment

Search This Blog

Loading...

STATISTIK BLOG

Download

Download

Download Prota, dll

-----------------------------------

DOWNLOAD Modul GP

Kumpulan Soal

CB