MENPAN, KENAIKAN GAJI PNS TAHUN 2015 TETAP DIUSULKAN 6 %

Posted by SERBA SERBI GURU on Saturday, April 18, 2015



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sebagaimana dirilis www.antaranews.com/ menegaskan bahwa kenaikan gaji PNS tahun 2015 sudah diusulkan kepada presisen. Yuddy mengatakan, rancangan peraturan tentang kenaikan gaji berkala bagi PNS / ASN sebesar 6% pada 2015, saat ini sudah disampaikan kepada Presiden.


Hal tersebut disampiakan dalam "Pertemuan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur Sipil Negara Kota Palangka Raya," di gedung pertemuan umum Palampang Tarung, komplek kantor pemerintahan ibu kota Kalteng itu.

Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Menteri Yuddy didampingi Gubernur Agustin Teras Narang, Wagub Achmad Diran, dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio.

Hadir juga anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Nasional Dapil Kalteng Hamdani, beberapa anggota DPRD Kalteng, anggota DPRD Kota, jajaran pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintahan "Kota Cantik" itu.




Berkaiatan dengan berita mengenai akan dihapusnya uang pensiun bagi PNS atau ASN, TNI dan Polri, Menteri mengatakan bahwa hal  itu hanya isu karena selama ini pemerintah tidak pernah membahas masalah tersebut.

"Itu hanya isu. Pemerintah tidak pernah mengusulkan. Bagaimana mau dihapus. PNS bekerja puluhan tahun hingga dia pensiun dan berhak mendapatkan jaminan hari tua dan tunjangan pensiun," tegas Yuddy.

MenpanRB mengatakan, ada kabar gembira bagi pejabat eselon III hingga eselon I bahwa saat ini pemerintah mengadakan promosi jabatan lintas daerah atau promosi tingkat nasional. Yuddy  mengatakan “Tidak hanya berputar di situ, jika perlu di daerah lain ias dipromosikan, eselon II rolling di tingkat provinsi juga ias di tingkat nasoinal apalagi eselon I. Mereka yang berprestasi ias dipromosikan ke tingkat nasional sehingga karirnya tidak berhenti di daerah,” katanya.

Pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan gaji kepala daerah
Informasi menarik lainnya dating dari Menteri dalam Negeri. Menurut Mendagrai, Pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan gaji kepala daerah pada tahun 2016, dengan melihat kinerja selama satu tahun ke depan, kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat.  "Selama satu tahun ini kami (Pemerintah) kerja dulu, menyukseskan program kerja, perizinan, reformasi birokrasi. Baru kalau sudah ada hasilnya bisa dipertimbangkan untuk tahun anggaran tahun depan," kata Mendagri Tjahjo.

Dalam Rapat Koordinasi dengan bupati dan wali kota se-wilayah Sumatera pekan lalu, Tjahjo mengatakan muncul usulan permintaan kenaikan gaji dari para kepala daerah. "Banyak usulan, mereka bilang gaji Rp5,9 juta sudah 10 tahun tidak naik. Lalu dijawab oleh Bapak Presiden (Jokowi), dari sisi anggaran kalau gaji naik bisa. Tetapi ini kan pemerintah baru, belum kerja kok gaji sudah naik," tambahnya.


Sebelumnya, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Reydonnizar Moene mengatakan gaji pokok yang saat ini diterima oleh kepala daerah memang tidak rasional dibandingkan dengan inflasi tajam.Menurut Moene selaku Direktur Jenderal Keuangan Daerah gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif pungutan yang diterima kepala daerah dan wakilnya tersebut belum merepresentasikan pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan pemerintahan daerah.

"Kan tidak rasional kalau gaji seorang gubernur cuma Rp3 juta, bupati dan wali kota cuma Rp1,2juta, lalu tunjangan yang diperkenankan saja (yang diterima) dan insentif yang diperkenankan cuma insentif pemungutan; sedangkan derajat wewenang dan tugas mereka besar," katanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selain gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya kepala daerah dan wakilnya juga diberi fasilitas kendaraan dinas serta rumah dinas.

Selain itu, kepala daerah juga berhak menerima insentif pemungutan yang diterima dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor.

"Prinsip dasarnya adalah equal pay for equal work, kalau beban dan tanggung jawab pekerjaannya besar tapi kompensasinya tidak seimbang ya tidak masuk akal," ujarnya.

Sumber info : http://www.antaranews.com/



BACA INFORMASI PENTING LAINNYA

Blog, Updated at: 2:10 AM

0 comments:

Post a Comment

Search This Blog

Loading...

STATISTIK BLOG

Download

Download

Download Prota, dll

-----------------------------------

DOWNLOAD Modul GP

Kumpulan Soal

CB