PROGRAM PADAMU NEGERI KEMDIKBUD PASCA BPSDMPK-PMP KEMDIKBUD RESMI DIHAPUS

Posted by SERBA SERBI GURU on Saturday, February 7, 2015



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi mengalami perubahan struktur organisasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tertanggal 21 Januari 2015.

Berdasarkan pasal 4 perpres Nomor 14 tahun 2015 hanya terdapat delapan unit utama Kemendikbud, yaitu Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Bahasa, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen Guru & TK), dan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjen Kebudayaan).


Salah satu Unit Utama Kemdikbud yang dihapus adalah BPSDMPK-PMP KEMDIKBUD yang dikalangan guru dikenal karena mengurusi masalah NUPTK dan PADAMU NEGERI.

Program PADAMU NEGERI KEMDIKBUD sempat mengundang kontroversial karena dianggap bertentang dengan edaran Mendikbud No. 029/MPK.A/PR/2014. Isi surat edaran tersebut antara lain pada poin 2 menyatakan Penjaringan data dengan sistem pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Dan pada point 3 dinyatakan Apabila ada unit kerja dan institusi yang memerlukan atribut data yang belum terjaring melalui Aplikasi Pendataan Dapodik, dapat menginformasikan kepada PDSP untuk segera dapat melengkapi atribut dimaksud pada Aplikasi Dapodik, sehingga tidak diperkenankan melakukan penjaringan data sendiri yang terpisah dan sistem pendataan Dapodik.


Setelah BPSDMPK-PMP KEMDIKBUD dihapus, siapa yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pendataan di PADAMU NEGERI KEMDIKBUD ataukah program ini akan digabung dengan Dapdodik? Belum ada kebijkan resmi, yang jelas sampai saat ini Program PADAMU NEGERI belum sinkron dengan program pendaatan Dapodik.


Dalam kaitannya dengan PKG atau Penilian Kinerja Guru misalnya telah beredar informasi bahwa Direktorat P2TK Dikdas telah mempersiapkan aplikasi pendataan PKG Guru. Berdasarkan info yang beredar pendataan PKG Guru melalui aplikasi P2TK dikdas akan menjadi salah satu syarat penerbitan SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi. Pendataan PKG guru direncanakan bukan merupakan tugas operator sekolah tetapi akan menjadi tugas para pengawas sekolah. Lalu bagaimana dengan PKG di Padamu Negeri? Kedepan mudah-mudahan pendataan cukup satu aplikasi, karena semakin banyak pendataan untuk hal yang sama dapat mengganggu konsentrasi guru dalam melaksanakan tugas wajib sebagai pendidik. Hal ini disebabkan sebagian besar Operator Sekolah adalah guru.







Blog, Updated at: 7:57 AM

19 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. memang seharusnya demikian, lagi pula tdk ada hubungannya dengan DAPODIK. apalah gunanya server PADAMU NEGERI kita kerja terus, kalau tidak terkait dengan manapun. semenjak ada PADAMU NEGERI kebanyakn Para guru sudah tdk konsentrasi untuk mengajar dikarenakan takut akan tidak dapatnya tunjanagan gara - gara padamu negeri. Selama ini guru tidak pernah mengetahui kalau PADAMU negeri tdk ada hubungannya dengan DAPODIK. Ini kabar gembira bagi OPERATOR SEKOLAH..

    ReplyDelete
    Replies
    1. betulll, endingnya guru tidak ikhlas dalam mengajar karena takut tidak dapat tunjangan... Hal yang paling penting bagi seorang guru adalah ikhlas.. karena kaitanya dengan penyampaian ilmu..

      Delete
  3. Sampai saat ini saya juga bingung. Mana yang utama Padamu Negeri apa Dapodik? Dua duanya harus dikerjakan padahal Kalau mendekati batas akhir untuk sinkron dapodik dan untuk masuk ke web padamu sulitnya bukan main. Kasihan yang jaringan internetnya lambat kan? Mohon untuk dijadikan satu saja. Apapun namanya. Salam satu data dan salam padamu negeri.

    ReplyDelete
  4. guru semakin disibukkan dengan administrasi sementara siswa terbengkalai,,,

    ReplyDelete
  5. Korbannya adalah operator sekolah. haduh

    ReplyDelete
  6. justru dengan adanya kepres tersebut, malah menguatkan padamu negeri karena kemunggkinan besar BPSDMPk-PMP akan melebur menjadi Dirjen GTK, jadi statusnya sama-sama dirjen.

    ReplyDelete
  7. seharusnya pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan OPS

    ReplyDelete
  8. saya harap dapodik dik sinergikan dengan PADAMU NEGERI

    ReplyDelete
  9. Ups... dihapus... kacau lagi nih seperti NISN...

    ReplyDelete
  10. apapun program nya OPS tetep yg pusing

    ReplyDelete
  11. JAUH LEBIIH BAIK PADAMU DARI PADA DAPODIK. JAUH LEBIH TERANSPARAN,MUDAH KETIMBANG DAPODIK YANG HANYA SEBAGIAN BESAR HANYA DIPAHAMI OPERATOR SAJA.

    ReplyDelete
  12. RIBET and pekerjaan sampai 2 x seharusnya dapodikmen saja, gaji ops Sekolah tidak seberapa, jadi tolonglah jangan lihat sebelah mata. ada ops yang gajinya sesuai dengan sk mentri, ada juga tidak, sedih dan prihatin dengan manajemen kemdikbud dan dinas pendidikan daerah,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ReplyDelete

Search This Blog

Loading...

STATISTIK BLOG

Download

Download

Download Prota, dll

-----------------------------------

DOWNLOAD Modul GP

Kumpulan Soal

CB