PERMENDIKBUD NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS

Posted by SERBA SERBI GURU on Thursday, December 18, 2014



Pada Pasal 1 (1) PERMENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Penyesuaian penetapan  angka  kredit (PAK) guru Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) merupakan penyesuaian  angka  kredit  unsur  dan  subunsur  kegiatan  guru yang tercantum pada PAK guru yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor 84/1993  tentang  Jabatan  Fungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya  ke dalam angka  kredit  unsur dan subunsur  kegiatan  guru  berdasarkan  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan Reformasi  Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang  Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

Pada Pasal 1((2) dinyatakan Penyesuaian  angka  kredit  guru bukan  Pegawai  Negeri  Sipil merupakan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif dan jenjang jabatan  sebagaimana  tercantum  pada  Surat  Keputusan  inpassing  jabatan fungsional  guru  bukan  pegawai  negeri  sipil  dan  angka  kreditnya  yang ditetapkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  47 Tahun  2007  tentang  Penetapan Inpassing Jabatan  Fungsional  Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010.  

Sedangkan pada Pasal 2 PERMENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Penyesuaian PAK  guru PNS sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 ayat  (1) dilakukan berdasarkan  PAK guru yang  telah dipergunakan  untuk  penetapan keputusan kenaikan pangkat terakhir oleh pejabat yang berwenang.
Pada Pasal 3 ayat (1)  dinyatakan bahwa Penyesuaian  PAK  guru PNS  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengubah angka kredit kumulatif. Sedangkan ayat  (2)  Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam angka kredit unsur dan subunsur utama dan penunjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Sedangkan pada Pasal 4 ayat (1)  PERMENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2014 dinyatakan bahwa penyesuaian angka  kredit kumulatif sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  1 ayat  (2)  diuraikan  ke  dalam  angka  kredit  subunsur  pendidikan  dan pembelajaran/pembimbingan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Pasal 4 ayat (2) Penyesuaian angka  kredit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dituangkan dalam format PAK. 

Pada pasal 5 PERMENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2014 dinyatakan bawha guru yang disesuaikan penetapan angka kreditnya adalah:
a.  guru PNS; dan
b.  guru  Bukan  PNS yang  telah  memperoleh  penyetaraan  jabatan  dan  pangkat (inpassing). 

Sedangkan pada pasal 8 PERMENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2014 dikemukakan tentang Prosedur  pengusulan  penyesuaian  PAK  guru PNS dan bukan  PNS sebagai berikut:
a.  Gubernur/bupati/walikota, Menteri  Agama, Menteri  pada  kementerian lainnya/pimpinan  lembaga  pemerintah  non-kementerian  yang menyelenggarakan pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk mengusulkan kepada  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  melalui Direktur  Pembinaan Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan  Informal,  Direktur  Pembinaan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  Pendidikan  Menengah  pada Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Menengah  sesuai  dengan  kewenangannya bagi guru  PNS  jabatan Guru  Madya,  pangkat  Pembina  Tingkat  I,  golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungannya;
b.  Kepala  Perwakilan Republik Indonesia  di  luar  negeri  atau pejabat  yang membidangi pendidikan  mengusulkan  kepada  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan melalui Kepala  Biro  Kepegawaian Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan bagi guru  PNS  jabatan Guru  Pertama  pangkat  Penata  Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan  ruang  IV/e,  serta  guru  bukan  PNS  yang  disetarakan  jabatannya sebagai  Guru  Pertama,  pangkat  Penata  Muda,  golongan  ruang  III/a  sampai dengan  Guru  Madya,  pangkat  Pembina,  golongan  ruang  IV/a  yang diperbantukan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri; 
c.  Kepala  Sekolah  mengusulkan  kepada  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan melalui  Direktur  Pembinaan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak  Usia  Dini,  Nonformal  dan  Informal,  Direktur  Pembinaan  Pendidik  dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,  atau  Direktur  Pembinaan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan  kewenangannya  bagi  guru  bukan  PNS  yang  disetarakan  jabatannya sebagai  Guru  Pertama,  pangkat  Penata  Muda,  golongan  ruang  III/a  sampai dengan  Guru  Madya,  pangkat  Pembina,  golongan  ruang  IV/a  di lingkungannya;
d.  Kepala madrasah  mengusulkan  kepada kepala kantor kementerian  agama provinsi/kabupaten/kota bagi guru PNS madrasah yang mempunyai jabatan Guru  Pertama,  pangkat  Penata  Muda,  golongan  ruang  III/a  sampai  dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, guru PNS golongan II, serta guru  bukan  PNS  yang disetarakan  jabatannya  sebagai  Guru  Pertama, pangkat  Penata  Muda,  golongan  ruang  III/a  sampai  dengan  Guru  Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya. Selanjutnya kepala kantor  kementerian  agama  provinsi/kabupaten/kota  meneruskan pengusulan  kepada  Menteri  Agama  melalui  Kepala  Biro  Kepegawaian Kementerian Agama untuk diproses lebih lanjut;
e.  Kepala  sekolah  pada kementerian  lainnya/pimpinan  lembaga  pemerintah non-kementerian  yang  menyelenggarakan  pendidikan mengusulkan  kepada pejabat  yang  berwenang  menetapkan  angka  kredit  pada  instansi  tersebut bagi guru PNS jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a  sampai  dengan  Guru  Madya,  pangkat  Pembina,  golongan  ruang  IV/a, guru  PNS  golongan  II,  serta  guru  bukan  PNS  yang  disetarakan  jabatannya sebagai  Guru  Pertama,  pangkat  Penata  Muda,  golongan  ruang  III/a  sampai dengan  Guru  Madya,  pangkat  Pembina,  golongan  ruang  IV/a  di lingkungannya;
f.  Kepala Sekolah  mengusulkan  kepada  gubernur  melalui  kepala  dinas pendidikan  provinsi  bagi guru  PNS  jabatan Guru  Pertama,  pangkat  Penata Muda,  golongan  ruang  III/a  sampai  dengan  Guru  Madya,  pangkat  Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru PNS golongan II di lingkungannya;
g.  Kepala  sekolah  mengusulkan  kepada  bupati/walikota  melalui  kepala  dinas pendidikan  kabupaten/kota  bagi guru  PNS  jabatan Guru  Pertama,  pangkat Penata  Muda,  golongan  ruang  III/a  sampai  dengan  Guru  Madya,  pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru PNS golongan II di lingkungannya. 
Pada pasal 9 ayat (1) PERMENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2014 dikemukakan Usulan penyesuaian PAK bagi guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilengkapi dokumen kepegawaian sebagai berikut.
a.  fotocopy keputusan kenaikan pangkat terakhir;
b.  fotocopy penetapan angka kredit terakhir; 
c.  fotocopy ijazah  terakhir  tertinggi yang  telah  dinilai  untuk  memperoleh angka  kredit  dan  disahkan  dalam  surat  keputusan  kenaikan  pangkat terakhir;
d.  fotocopy dokumen validasi NUPTK;
e. fotocopy  sertifikat  pendidik  dan  NRG  (bagi  yang  sudah  lulus sertifikasi);dan
f. surat keterangan  kepala  sekolah  yang  menjelaskan  guru  bersangkutan masih  aktif  melaksanakan  tugas  sebagai  guru  kelas,  guru  mata pelajaran, atau guru bimbingan dan konseling (BK)/ konselor.
Pada pasal 9 ayat (2) PERMENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2014 dikemukakan bahwa usulan  penyesuaian  angka  kredit  bagi  guru  bukan  PNS  dilengkapi  dokumen kepegawaian sebagai berikut:
a.  fotocopy atau salinan sah keputusan inpassing;
b.  fotocopy atau salinan sah ijazah terakhir tertinggi;
c.  fotocopy dokumen validasi NUPTK;
d. fotocopy  sertifikat  pendidik  dan  NRG  (bagi  yang  sudah  lulus sertifikasi);dan
e. surat  keterangan  kepala  sekolah  yang  menjelaskan  guru  bersangkutan masih  aktif  melaksanakan  tugas  sebagai  guru  kelas,  guru  mata pelajaran, atau guru bimbingan dan konseling (BK)/konselor.

Pada pasal 10 PERMENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata  cara  penyesuaian PAK  guru  PNS  dan guru bukan  PNS  tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Selangkapnya silahkan download Salinan dan Lampiran PERMENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2014 melalui link di bawah ini





Blog, Updated at: 7:44 AM

0 comments:

Post a Comment

Search This Blog

Loading...

STATISTIK BLOG

Download

Download

Download Prota, dll

-----------------------------------

DOWNLOAD Modul GP

Kumpulan Soal

CB